The 5-Second Trick For reformasi intelijen

The 5-Second Trick For reformasi intelijen

Blog Article

Era orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

This information will briefly retrace the record of Indonesia’s strategic intelligence dynamics because its inception and provide an analysis of the present standing of political democratization generally and intelligence reform in particular following 1998.

BAKIN, which later grew to become BIN, is still underneath the scrutiny with the armed service, Particularly regarding their alleged link to a number of social conflicts and violent acts that happened right after 1998, viewed as a mirrored image of Soeharto’s ‘anger.’ You will find three views fashioned right now. First

Dalam teori ekonomi, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang Trader berhak atas sebagian keuntungan perusahaan serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham.

While Kopassus will be the elite-Specific forces from the Indonesian Military, Kostrad continues to be maintained as the 1st-line beat device from the TNI underneath the Kopassus.[fifteen] Inspite of its nomenclature as reserve models, It's also applied as most important combat drive, deployed for specific instances and is also able for semi-Particular ops because mainly airborne infantry units are part of this corps.

Syariah financial state by itself is noted and can be found in many parts of banking laws, notably Legislation No. seven Yr 1992 on Banking as amended by Regulation No. ten Yr 1998, which Evidently distinguishes regular banking and syariah banking. Yet another example of syariah legislation software will be the distinctive standing from the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Below Law No. eleven 12 months 2006 on Aceh Federal government, it is the only Province wherein governance is Launched, among others, by Islamic rules. The legislation also necessary that syariah regulation be applied in Aceh, which encompasses matters of family members law, civil legislation, felony legislation, court, training, etc, which can be even more regulated under Qanun Aceh. This law consequently presented for Aceh to acquire a distinctive authorized method throughout the nationwide lawful method.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

[22] Thus, the army bodies attached towards the civilian federal government eventually carried out an intelligence ‘perform’ Baca selengkapnya to guard in opposition to exactly what the Orde Baru

Pelita.Co merupakan portal berita yang menitik beratkan pada akurasi dan ketajaman berita dengan sumber informasi yang terpercaya.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh institusi tertentu masih cenderung dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya adanya metode pengawasan yang lebih netral dan transparan untuk menghindari campur tangan politik yang tidak diinginkan.